Review tulisan dengan tema bebas di jurnal, Tugas 3 Softskill

ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN DAN PENAWARAN IMPOR BERAS NASIONAL DI INDONESIA

SEMINAR PENULISAN IMLIAH

Diajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar setara Sarjana Muda Jurusan Manajemen jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Nama : Benny Apriandy

NPM : 11209952

Jurusan : Manajemen

Pembimbing : Sri Murtiasih

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

JAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beras merupakan bahan pangan pokok yang sampai saat ini masih dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi beras ini menunjukkan ketergantungan masyakarat pada beras. Hal ini menyebabkan persoalan beras selalu menjadi salah satu isu penting di masyarakat.

Komoditas beras bagi Bangsa Indonesia yang tergolong salah satu negara berpenduduk paling besar di dunia dengan tingkat populasi pada tahun 2011 sebesar 241 juta jiwa dan menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2012 di atas 245 juta jiwa merupakan komoditas dengan potensi yang teramat penting. Dari Penduduk yang sedemikian besar tersebut hamper kesemuanya mengkonsumsi beras untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Di setiap pelosok tanah air terdapat keluarga petani padi yang totalnya sekitar 20 juta kepala keluarga.

Hidup layak dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak atas terpenuhinya pangan yang cukup dengan harga murah (Amang dan Sawit, 1999). Sehubungan dengan hal tersebut, maka menjadi tugas pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang akan menjamin ketahanan pangan dan kebijakan swasembada beras merupakan kunci bagi pencapaian ketahanan pangan/food security (Kasryono dalam Mulyana, 1998).

Mengingat hal di atas, mencapai swasembada beras selalu menjadi prioritas pemerintah dalam kebijakan pembangunan pertaniannya. Kebijakan swasembada beras merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian dan dinilai telah meningkatkan produksi beras dan pendapatan petani.

Konteks ketahanan pangan tidak hanya menyangkut masalah ketersediaan bahan pangan pokok bagi rakyat saja, tetapi meliputi pula bagaimana keemilikan dan akses terhadap pangan itu oleh setiap anggota masyarakat (Pakpahan dan Pasandaran; Soetrisno dalam Mulyana 1998).

Dalam hal masalah pengalokasian beras Indonesia menghadapi dilema antara upaya mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan cara peningkatan produktivitas dan impor beras, dengan upaya menjaga kestabilan harga beras agar tetap terjangkau oleh semua pihak.

Dapat diketahui bahwa pembangunan yang bersifat hegemoni pada masa yang lampau telah meninggalkan banyak dampak negatif. Salah satu kebijakan yang telah menciptakan dampak kompleks adalah hegemoni dalam bidang pangan, yaitu menyeragamkan jenis makanan pokok rakyat dengan komoditi beras. Misi itu diimplementasikan saat produksi padi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Selain itu ada keyakinan yang besar bahwa usaha tani padi masih mempunyai potensi untuk terus dikembangkan. Berbagai teknologi mulai dari benih, pupuk, pestisida hingga alsintan diteliti dan diintroduksikan ke pedesaan dengan tujuan agar petani bisa menangani proses produksi secara intensif. Pembangunan yang mempunyai ideologi identik dengan revolusi hijau diorientasikan pada tingkat pertumbuhan dengan landasan efisiensi. Indikator utamanya adalah produktivitas.

Untuk itu penulis mencoba untuk menganalisis dan mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan impor beras di Indonesia yaitu diantaranya adalah produksi padi, harga beras impor terhadap permintaan beras impor di Indonesia.

Dari faktor yang ada, akan dianalisa bagaimana pengaruh dan hubungan antara produksi dengan faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda. Dari uraian diatas, penulis memilih judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS NASIONAL DI INDONESIA.”

1.2. Rumusan Masalah

Ketersediaan beras sangat penting bagi penduduk Indonesia, karena beras merupakan makanan pokok penduduk Indonesia. Ada istilah yang berkembang “Belum makan kalau belum makan nasi (beras)”, hal ini membuktikan betapa pentingnya beras bagi penduduk Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap beras. Permasalahan timbul dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang tidak diikuti dengan peningkatan produksi beras di Indonesia. Pada Tabel 1 dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk Indonesia cenderung naik setiap tahunnya, tetapi tidak pada produksi beras di Indonesia yang berfluktuasi. Dan pada tahun 1984, 1990,1991, 1993, 1994, 1997, 1998, 2001, 2005, 2008, 2011 terjadi penurunan jumlah produksi beras dari tahun sebelumnya. Sedangkan peningkatan permintaan terhadap beras harus diikuti dengan peningkatan penawaran (ketersediaan) beras domestik, karena apabila produksi beras domestik tidak mencukupi kebutuhan atau permintaan penduduk, maka akan dilakukan impor beras.

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk dan Produksi Beras di Indonesia Tahun 1980 sampai 2011

Tahun	Jumlah Penduduk Indonesia (000 000 jiwa)	Produksi Beras Indonesia (000 ton)
1980	147.05	20 574
1981	146.09	22 287
1982	146.53	23 191
1983	158.65	25 932
1984*	163.90	24 006
1985	164.07	26 542
1986	168.12	27 014
1987	172.09	27 253
1988	175.64	28 340
1989	177.36	29 072
1990	179.30	28 453
1991	181.38	28 187
1992	184.49	30 358
1993	187.60	30 320
1994	190.68	29 417
1995	193.75	31 349
1996	196.80	32 215
1997	199.84	31 093
1998	202.91	31 040
1999	202.83	32 031
2000	205.13	32 693
2001	207.93	31 806
2002	210.74	32 444
2003	213.55	32 861
2004	216.38	34 102
2005	219.21	34 028
2006	222.19	34 600
2007	223.90	36 970
2008*	225.31	38 078
2009	231.67	40 656
2010	237.60	42 436
2011	241.87	41 328

*) Swasembada beras

Sumber : BPS, 1980-2011

Pembangunan sektor pertanian merupakan fokus dari kegiatan pembangunan nasional yang dilaksanakan sejak Pelita I. Beberapa alasan kuat mengapa peningkatan produksi beras merupakan titik berat pembangunan di sektor pertanian antara lain : (1) beras merupakan makanan pokok dan sumber utama penyedia kalori, (2) sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian tanaman pangan, dan (3) memiliki saham terbesar dalam indeks harga konsumen yang menjadi indikator pengukur stabilitas ekonomi (Majalah Pangan, 1989).

Kebijakan harga gabah dan beras merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. Kebijakan harga gabah tidak efektif apabila tidak diikuti dengan kebijakan perberasan lainnya. Kebijakan harga murah tidak dianjurkan, karena bukti-bukti empiris menunjukan bahwa kebijakan ini telah menyengsarakan petani padi dan tidak mampu mendorong sektor industri untuk bersaing di pasar dunia. Kebijakan stabilitas harga beras di pasar domestik yang berorientasi pada peningkatan pendapatan petani, merupakan paket kebijakan yang sangat diperlukan oleh petani padi (Malian et. al., 2004).

Tabel 2. Data Harga Dasar Pembelian Pemerintah, Harga Gabah Tingkat Petani dan Harga Beras Eceran di Indonesia Tahun 1980 sampai 2011

Tahun	HPP (Rp/Kg)	HGTP (Rp/Kg)	HBE (Rp/Kg)
1980	105	189.32	198.39
1981	120	212.16	226.19
1982	135	229.61	254.92
1983	145	274.69	304.24
1984	165	284.81	330.97
1985	175	288.59	322.07
1986	175	167.27	345.24
1987	190	184.73	386.86
1988	210	381.62	469.20
1989	250	475.48	469.56
1990	270	466.68	525.17
1991	295	517.47	557.84
1992	330	303.70	603.68
1993	340	284.05	592.25
1994	360	325.83	660.37
1995	400	419.81	776.38
1996	450	432.75	880.00
1997	525	498.27	1 064.03
1998	800	933.01	2 099.71
1999	1 400	1 159.43	2 665.58
2000	1 400	964.72	2 424.22
2001	1 500	1 141.22	2 537.09
2002	1 519	1 255.46	2 826.06
2003	1 725	1 249.33	2 785.85
2004	1 740	1 258.31	2 850.96
2005	2 250	1 567.67	3 478.87
2006	2 285	1 570.85	3 522.65
2007	2 310	1 572.62	3 476.96
2008	2 325	1 579.56	3 477.98
2009	2 340	1 583.52	3 481.46
2010	2 350	1 587.92	3 494.67
2011	2 360	1 588.98	3 510.23

Sumber: BPS, 1980-2011

Secara umum, salah satu permasalahan permintaan beras di Indonesia adalah harga beras yang relatif tinggi dan cenderung naik seiring dengan berkembangnya jaman (dapat dilihat pada Tabel 2). Masalah kenaikan harga beras, secara ekonomi adalah masalah penawaran dan permintaan, seperti yang dikemukakan oleh Hutauruk (1996) bahwa luas areal panen responsive terhadap harga dasar padi dan harga padi pada jangka panjang. Untuk menekan harga beras, pemerintah harus menjaga harga yang berkolerasi langsung dengan ongkos produksi dan menjamin keuntungan petani. Hal ini dapat diwujudkan apabila Bulog membeli gabah langsung dari petani (Saragih, 2006). Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa besarnya harga gabah tingkat petani masih lebih kecil nilainya dibandingkan dengan harga dasar pembelian pemerintah sedangkan harga beras eceran cenderung naik.

Kebijakan insentif berupa penetapan harga dasar yang dilanjutkan dengan harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) tidak akan terlaksana secara efektif, apabila pemerintah tidak menetapkan kebijakan pendukung yang compatible dengan HDPP. Pengurangan subsidi pupuk tahun 1998 tidak efektif, seperti yang dikemukakan oleh Malian et. al. (2004) bahwa apabila dilakukan penghapusan subsidi pupuk maka kebijakan harga dasar menjadi tidak efektif, kerena akan menurunkan pendapatan petani produsen dan mutu intensifikasi yang diterapkan oleh petani padi.

Sementara itu krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan harga beras melonjak tajam dalam waktu singkat. Selama periode tersebut pemerintah telah banyak mengubah kebijakan perberasan nasional baik pada tingkat usaha tani maupun tingkat pasar. Dengan segala baik buruknya, bangunan kebijakan perberasan yang dioperasionalkan selama hampir 20 tahun mampu menstabilkan pasokan (ketersediaan) dan harga beras. Namun, sejak krisis ekonomi pada tahun 1997, penopangnya runtuh satu per satu, sehingga tersisa hanyalah kebijakan harga yang tidak lagi efektif.

Namun setelah terjadi krisis ekonomi dan dibebaskannya impor beras masuk ke Indonesia dan ditambah lagi dengan rendahnya harga beras di pasar dunia, kebijakan perlindungan terhadap petani padi menjadi sulit dilakukan oleh pemerintah. Kondisi seperti ini yang menjadi pembicaraan apakah kebijakan harga masih perlu dipertahankan atau sebaliknya dihapuskan saja.

Kebijakan proteksi tidak mungkin dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang karena tuntutan globalisasi yang makin kuat. Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan efisiensi perberasan nasional, baik aspek budidaya (perbaikan teknologi, irigasi dan lain-lain), pascapanen (prontokan, pengeringan, penyimpanan), pengolahan (penggilingan) maupun pemasaran hasil (perbaikan infrastruktur, informasi pasar, dan lain-lain), perlu terus dijalankan untuk mempersiapkan agribisnis beras nasional dalam menghadapi serbuan produk impor sejenis dari negara lain.

Pada kebijakan pemerintah terhadap komoditas beras baik melalui tarif maupun monopoli impor sebenarnya berhadapan dengan dua poros utama tekanan publik yang membawa dilema tersendiri. Disatu sisi, terdapat tekanan yang demikian besar untuk meningkatkan harga beras tingkat petani agar para petani dapat terangsang untuk memproduksi beras dan meningkatkan produktivitas padi di dalam negeri. Sehingga jikalaupun hasil padi petani meningkat terlalu banyak atau mahal bagi masyarakat akan dibeli pemerintah dengan daya beli yang sepadan, sehingga pemerintah dapat menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga yang murah. Tetapi ada kalanya terdapat tekanan harga beras (dan kebutuhan pokok lain) tidak terlalu mahal, terutama pada saat daya beli anjlok, karena petani Indonesia sebenarnya justru menjadi net consumer (pemakai hasil berasnya) dari komoditas beras ini.

Ketersediaan kebutuhan pokok pangan beras yang bercukupan bagi masyarakat Indonesia adalah dambaan pemerintah dan rakyat. Permasalahan yang akan dihadapi adalah ketika produksi (supply) beras lebih rendah dari konsumsi (demand), sementara konsumsi harus dipenuhi (tidak bisa ditunda), maka solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional adalah dengan impor.

Pertanyaannya apakah pemerintah pada masa ini dapat membalikan kondisi saat ini menjadi jauh lebih baik dengan mengkondisikan supaya rakyat mendapatkan kebutuhan pokok pangan yang merata sehingga negara Indonesia dapat mengekspor beras lagi seperti sejak masa pemerintahan Soeharto, tetapi juga tidak mengorbankan penurunan pemberdayaan pada bidang lain dan juga tidak terjadi kembali kesenjangan sosial dikala itu. Sehingga tidak terulang kembali kebobrokan yang terjadi pada krisis ekonomi moneter tahun 1997-1998, yang menyebabkan harga bahan pangan melonjak naik.

Sesuai dengan judul dari penelitian ilmiah ini maka penulis dapat menurunkan masalah sebagai berikut :

Bagaimana mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap permintaan impor beras di Indonesia.
Bagaimana mengetahui pengaruh produksi padi terhadap permintaan impor beras di Indonesia.
Bagaimana mengetahui pengaruh harga beras terhadap permintaan impor beras di Indonesia.

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih tepat dan terarah, maka dibuat batasan masalah bahwa data yang dipakai adalah data yang diambil dari tahun 1980 – 2011 yaitu tentang jumlah penduduk, besar produksi padi, harga beras di Indonesia.

1.4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang diperoleh secara sistematis dan efisien untuk memecahkan suatu masalah sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipakai untuk program kerja selanjutnya, dengan tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap permintaan impor beras di Indonesia.
Untuk mengetahui pengaruh produksi padi terhadap permintaan impor beras di Indonesia.
Untuk mengetahui pengaruh harga beras terhadap permintaan impor beras di Indonesia.

1.5. Manfaat Penulisan

Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Dapat mengaplikasikan ilmu dengan membandingkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan.

2. Dapat menjadi bahan perbandingan bagi pihak-pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan terkhusus keputusan untuk menyelamatkan petani padi di Indonesia, yaitu dengan melakukan analisis faktor-faktor sehingga diketahui juga di bagian manakah yang perlu ditingkatkan maupun diminimumkan supaya dapat memberikan suatu bahan pertimbangan yang nyata dan maksimal melihat kegiatan impor beras yang semakin meningkat.

3. Sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan pembaca.

1.6. Metode Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh produksi, harga beras impor dan kurs rupiah pada permintaan beras impor di Indonesia baik secara keseluruhan maupun parsial, diperlukan teknik peramalan dan analisis yang lengkap.

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode dan analisis regresi linier berganda (Multiple Regression ).

Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data dan informasi dari berbagai media cetak maupun elektronik untuk tujuan mendapatkan referensi yang akan dibutuhkan pada tinjauan teoritis.

b. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber sebagai berikut :

1. Badan Pusat Statistik

2. BULOG

3. Kementrian Perdagangan diolah oleh Pudatin, Kementrian Pertanian

c. Metode Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Menentukan objek penelitian, akan memudahkan peneliti untuk menetukan model atau jenis metode penelitian yang sesuai untuk memudahkan

pengolahan data.

2. Menentukan kelompok data mana yang menjadi variabel bebas (X) maupun variabel tak bebas (Y).

3. Menentukan hubungan antar variabel sehingga diperoleh persamaan regresi Y atas X.

4. Menentukan koefisien determinasi ( R² ) yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari ketiga faktor atau ketiga variabel bebas. Koefisien determinasi adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antar variabel X dan Y untuk pengujian regresi linier berganda yang mencakup lebih dari dua variabel.

Dimana : Y = Variabel tak bebas

= Variabel regresi

= Rata-rata variable tak bebas Y

5. Uji korelasi. Seperti halnya koefisien determinasi, koefisien korelasi juga digunakan sebagai pengukur hubungan dua variabel yaitu variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Maka digunakan metode Karl Pearson :

6. Melakukan uji koefisien untuk mengetahui tingkat nyata koefisien-koefisien regresi yang didapat serta besar kontribusinya.

Pemantauan harga beras di tingkat konsumen perkotaan selama bulan Oktober 2011 yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan menunjukkan pola yang stabil di semua kota, walaupun ada penurunan namun dalam kuantitas yang relatif kecil. Selama periode bulan Oktober 2011, harga beras tertinggi terjadi di Surabaya pada minggu I sebesar Rp. 8.520,-/kg, sementara harga terendah terjadi di Makasar pada minggu I hingga IV sebesar Rp. 6.100,-/kg (Grafik 1). Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, maka harga rata-rata beras pada bulan Oktober 2011 mengalami peningkatan di semua kota yang berkisar antara 1,07 persen (Yogyakarta) hingga 3,21 persen (Makasar), kecuali di Surabaya turun sebesar 6,24 persen dan di Medan tidak terjadi perubahan harga. Sementara, apabila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, harga beras pada bulan Oktober 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan di semua kota yakni berkisar antara 3,71 persen (Jakarta) hingga 20,00 persen di Medan (Tabel 1).

Berdasarkan pantauan dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) di 60 kabupaten terlihat bahwa harga rata-rata beras pada bulan Oktober 2011 berkisar antara Rp. 5.789,-/kg (Kab. Wajo) hingga Rp. 11.000,-/kg (Kab. Kepahiang).

Berdasarkan hasil analisis data deret waktu, maka pada bulan Nopember 2011 harga beras diproyeksikan masih stabil, kalaupun ada tendesi peningkatan juga relatif sangat kecil. Pada bulan Nopember 2011, harga rata-rata beras diperkirakan akan berkisar antara Rp. 6.116,-/kg (Makasar) hingga Rp. 7.800,-/kg (Medan). Perkiraan harga pada bulan Nopember ini akan bertahan hingga bulan Desember 2011. Pada bulan Desember 2011, harga beras diprediksi berkisar antara Rp. 6.144,- (Makasar) hingga Rp. 7.800,-/kg di Medan (Tabel 1).

Tabel 4.4

Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I 2010–Januari 2012

		Eksp0ooor			Impor
Periode	Berat Bersih (Kg)		Nilai FOB (US$)	Berat Bersih (Kg)	Nilai CIF (US$)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2010	345 232		451 624	687 581 501	360 784 998
Triwulan I	59 061		69 973	43 567 024	26 241 934
Triwulan II	60 500		65 745	72 900 660	31 749 466
Triwulan III	83 723		103 731	54 974 339	32 282 282
Triwulan IV	141 948		212 175	516 139 478	270 511 316
2011	378 847		836 730	2 750 620 017	1 513 183 688
Triwulan I	65 597		104 230	1 194 657 159	622 728 284
Triwulan II	105 052		151 407	315 690 405	170 527 950
Triwulan III	35 645		107 977	360 325 567	204 170 692
Triwulan IV	172 553		473 116	879 803 049	515 736 581
2012	26 695		68 542	355 940 358	205 088 530
Januari	26 695		68 542	355 940 358	205 088 530

Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Badan Pusat Statistik, Katalog 9199017, Edisi 22 maret 2012

Bab II

LANDASAN TEORI

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Asal Padi

Padi yang bernama latin Oryza Sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga (genus) yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indocina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM.

Produksi padi dunia menempati urutan ketiga dari semua serealia, setelah jagung dan gandum. Namun demikian, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Hasil dari pengolahan padi dinamakan beras.

Berdasarkan klasifikasi Gould, padi dikelompokkan ke dalam sub-famili Oryzoidae, suku Oryzae, gemus Oryza. Gemus Oryza memiliki 20 spesies, tetapi yang paling banyak dibudidayakan adalah Oryza Sativa L dan O. Glaberrima Steund di Afrika. Berdasarkan penelitian Lu dan Chang (Lu dan Chang dalam Manurung dan Ismunadji, 1998), proses evolusi dari Oryza Sativa berkembang menjadi tiga ras ecogeographic, yakni Sinica (dulu dikenal sebagai Japonica), Indica dan Javanica.

Daerah yang cocok untuk tanaman padi bervariasi, mulai dari 35ᵒ Lintang Utara hingga 35◦ – 40◦ Lintang Selatan, mulai dari daerah pantai hingga ketinggian 2400 meter dari permukaan laut. Di Indonesia, padi ditanam hampir di semua altitude, mulai dari dekat pantai hingga ke daratan tinggi dan pegunungan. Tanaman padi dapat tumbuh subur pada daerah yang beriklim kering, panas dan matahari cerah pada tempat terbuka serta daerah yang bebas naungan dan tidak terlindung oleh tanaman lain (Taslim dan Fagi 1988). Umumnya padi yang diusahakan adalah padi sawah (85 - 90 persen) dan sisanya adalah padi gogo.

2.2. Situasi Penawaran dan permintaan Beras di Indonesia

Kondisi penawaran dan permintaan beras di Indonesia dapat diidentifikasi berdasarkan perkembangan komponen utamanya yaitu produksi, konsumsi,,harga beras, impor, serta stok beras. Perkembangan setiap komponen tersebut akan diuraikan berikut ini.

2.2.1. Produksi

Keinginan pemerintah yang kuat untuk mencapai swasembada pangan beras terutama diwujudkan dengan berbagai program telah membuat pertumbuhan luas areal, produksi, dan produktivitas yang meyakinkan. Sebagai pelopor revolusi hijau tahun 1960-an yang terus meningkatkan produksinya sehingga mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Produksi padi nasional ditentukan oleh luas areal panen dan tingkat produktivitasnya. Untuk mengetahui ikhtisar statistik dari produksi padi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ikhtisar Statistik Komoditi Beras di Indonesia Tahun 2000 sampai 2011

Tahun	Areal Panen (juta Ha)	Produksi Padi (juta ton)	Produktivitas (ton/Ha)	Produksi Beras (juta ton)
2000	11.79	51 893.60	4.40	32 692.97
2001	11.50	50 485.00	4.39	31 805.55
2002	11.52	51 498.87	4.47	32 444.29
2003	11.49	52 160.06	4.54	32 860.84
2004	11.92	54 130.42	4.54	34 102.16
2005	11.82	54 012.83	4.57	34 028.08
2006	11.78	54 454.93	4.62	35 250.04
lanjutan
2007	12.14	57 157.43	4.71	36 450.89
2008	12.32	60 325.92	4.89	40 340.87
2009	12.88	64 398.89	5.00	42 302.65
2010	13.24	66 411.46	5.01	44 111.03
2011	13.65	68 235.97	5.14	45 670.25

Sumber: BPS, 2011

Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa luas areal panen cenderung menurun. Penurunan jumlah luas areal panen lebih banyak disebabkan oleh alih fungsi lahan atau konversi lahan sawah karena adanya pertumbuhan penduduk dan transformasi struktur perekonomian kearah yang bersifat industri. Di pulau Jawa, sektor pertanian cenderung dikalahkan oleh sector industri karena pemanfaatan lahan untuk tujuan industri dan perumahan memberikan land rent 500 dan 622 kali dari manfaat untuk sawah (Nasoetion dan Winoto (1996) dalam Djamal dan Djauhari (1998). Produksi padi dan beras cenderung meningkat, hal ini berarti produktivitas padi nasional mengalami peningkatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Untuk produksi beras nasional sempat mengalami penurunan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 dan kemudian meningkat kembali sampai tahun 2010. Pada tahun 2011, produktivitas padi nasional meningkat sebesar 0.17 ton per hektar dari tahun 2000. Peningkatan produktivitas padi dapat dilihat dari kurva yang cenderung naik (Gambar 1).

5.01

5.00

4.89

4.71

4.57

4.54

4.47

4.39

4.40

4.62

5.14

Gambar 1. Perkembangan Produktivitas Padi Indonesia Tahun 2000 sampai 2011

2.2.2. Konsumsi

Beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi 98 persen penduduk Indonesia. Data Konsumsi beras per tahun dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Konsumsi Beras di Indonesia Tahun 2000 sampai 2011

Tahun	Konsumsi Beras (000 ton)
2000	24 878.69
2001	29 016.00
2002	29 665.00
2003	31 123.49
2004	33 621.32
2005	43 301.57
2006	45 210.65
2007	46 230.27
2008	48 450.33
2009	47.290.56
2010	48.280.19
2011	48.330.25

Sumber: BPS, 2000-2011

Pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa konsumsi beras per tahun penduduk Indonesia cenderung meningkat. Data tahun 2000 sampai 2011, menunjukkan bahwa pada tahun 2000 konsumsi beras Indonesia meningkat yaitu sebesar 4 137 310 ton. Peningkatan konsumsi beras sangat besar kemungkinannya disebabkan oleh pengalihan pola konsumsi masyarakat dari makanan non-beras menjadi beras atau nasi. Konsumsi beras per kapita per tahun terus meningkat sampai sekarang.

Kondisi kesejahteraan penduduk di Indonesia diukur dari perubahan pola konsumsi menunjukkan perbaikan sebagai akibat dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997/1998. walaupun rata-rata pengeluaran penduduk mengalami sedikit kenaikkan pada tahun 1999, akan tetapi pengeluaran tersebut masih lebih banyak diperuntukkan untuk konsumsi makanan khususnya beras dan padi-padian lainnya (Irawan, 2001).

2.2.3. Harga Beras

Kebijakan harga pembelian pemerintah (hpp) bertujuan agar petani padi menerima harga gabah yang layak, sehingga mereka menerima intensif untuk meningkatkan produktifitas. Sebagai perwujudan dari keberhasilan kepada petani, melalui inpres no.9 tahun 2002 pemerintah menaikan hpp tersebut berdasarkan pertimbangan agar petani dapat menerima margin keuntungan minimal 28 % dari harga yang diterima. Margin keuntungan tersebut dapat dipandang sebagai intensif yang diberikan oleh pemerintah kepada petani untuk meningkatkan produktivitas (Suryana dan Hermanto, 2003).

Disparitas harga gabah dan harga beras yang semakin melebar sejak kejatuhan Presiden Soeharto menjadi persoalan tersendiri bagi ekonomi perberasan, disamping dimensi politiknya yang juga semakin hangat.

Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada Desember 2006, secara nasional indeks harga yang diterima petani (IT) naik 3,34 persen dibandingkan dengan IT November 2006, yaitu dari 588,45 menjadi 608,08. Subsektor Tanaman Bahan Makanan (TBM) naik 4,61 persen, sebaliknya subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) turun 1,34 persen.

Bila NTP Desember 2006 dibandingkan November 2006, dari keempat kelompok pada subsektor TBM seluruhnya mengalami kenaikan, masing-masing kelompok padi naik sebesar 7,44 persen, kelompok palawija naik sebesar 2,10 persen, kelompok sayur-sayuran naik sebesar 3,97 persen dan kelompok buah buahan naik sebesar 0,94 persen. Bila NTP Desember 2006 dibandingkan dengan Desember 2005 (year-on-year), indeks harga yang diterima petani naik 17,59 persen. Hal tersebut terutama disebabkan naiknya indeks harga komoditas tanaman padi sebesar 26,59 persen.

2.2.4. Impor Beras

Impor beras dilakukan di setiap negara dilakukan untuk memenuhi kelebihan konsumsi terhadap produksi dalam negeri. Secara umum, suatu negara yang diwakili oleh pemerintahannya menjadi pemegang peranan tunggal di pasar internasional. Jumlah impor beras Bulog di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Impor Beras Bulog di Indonesia Tahun 2000 sampai 2011

Tahun	Impor (ton)
2000	34 225
2001	68 737
2002	1 000 586
2003	655 126
2004	29 350
2005	68 800
2006	83 100
2007	98 870
2008	88 350
2009	94 130
2010	100 050
2011	190 210

Sumber: BULOG, 2011

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah impor beras nasional yang dilakukan Bulog cenderung berfluktuasi dan hampir tidak pernah mengekspor beras. Hal ini dipengaruhi oleh stok beras yang ada di Bulog. Jumlah impor terbesar yang dilakukan Bulog yaitu pada tahun 2002 sebesar 1 000 586 ton beras. Jumlah impor terkecil dari data tahun 2001 sampai 2011 adalah pada tahun 2004 sebesar 29 350 ton.

Dari sumber lain dapat dilihat pada Gambar 2 bahwa impor beras Indonesia cenderung menurun dari tahun 2002 sampai 2011. Jumlah impor pada Gambar 2 dilakukan bukan hanya oleh Bulog tapi juga oleh pihak swasta. Dari Grafik tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah impor terbesar pada data tahun 2000 sampai 2011 adalah pada tahun 2002, hal ini disebabkan pada tahun yang sama jumlah impor yang dilakukan oleh Bulog juga mempunyai nilai tertinggi dibandingkan tahun lainnya.

68800

1000586

29350

655126

68737

34225

190210

100050

94130

88350

98870

83100

Gambar 2. Perkembangan Impor Beras Indonesia Tahun 2000 sampai 2011

Sumber: BPS, 2000-2011

2.2.5. Pengadaan dan Penyaluran Beras

Kemampuan pengadaan gabah atau beras Bulog ditentukan oleh dua variabel penting yaitu selisih harga dasar dan market clearing. Makin tinggi selisih tersebut akan memberikan insentif buat petani atau pedagang untuk menjual gabah atau berasnya ke pemerintah (Bulog). Tingkat produksi gabah atau beras berpengaruh positif terhadap pengadaan Bulog. Semakin tinggi tingkat produksi semakin besar yang dapat diserap oleh Bulog untuk keperluan pengadaannya (Sawit, 2003). Pengelolaan pengadaan dan penyaluran beras yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga Badan Urusan Logistik (BULOG), bertujuan menjaga kestabilan harga dan ketersedian bahan pangan. Sebagai salah satu lembaga pemerintah, Bulog memiliki peran sentral dalam mengelola pangan nasional. Secara implisit, artinya Bulog diharuskan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada konsumen tetapi tidak merugikan produsen.

Tabel 6. Perkembangan Pengadaan dan Penyaluran Beras oleh Bulog Tahun 2000 sampai 2011 ( Ton)

Tahun	Pengadaan			Penyaluran Beras	Keterangan
Tahun	Gabah	Beras	Setara Beras	Penyaluran Beras	Keterangan
2000	711 297	1 726 690	2 174 807	2 548 677	-
2001	2 768 598	274 171	2 018 388	3 409 248	-
2002	2 827 007	350 594	2 131 608	2 618 051	-
2003	2 743 050	225 972	2 008 954	2 355 294	-
2004	2 945 570	181 989	2 096 610	2411 586	-
2005	2 094 935	199 434	1 529 718	2 232 151	-
2006	866 838	799 739	1,434,127	1 297 152	Penyaluran RASKIN
2007	2 085 250	850 210	1,765,987	1 542 247	-
2008	2 220 450	1 000 110	2,931,776	3,757,111	-
2009	2 450 010	790 575	3,611,695	3,613,321	-
lanjutan
2010	2 502 230	823 590	2,455,256	3,746,250	-
2011	2 550 450	1 050 100	2,670,265	3,660,452	-

Sumber: BULOG, 2011

2.2.6 Stock, Pengadaan, dan Penyaluran Beras

Pengelolaan stok, pengadaan dan penyaluran beras yang dilakukan oleh lembaga pemerintah melalui lembaga Badan Urusan Logistik (BULOG), bertujuan menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan. Kemampuan pengadaaan beras yang dilakukan BULOG ditentukan oleh dua variabel penting yaitu selisih harga dasar dan marketing clearing. Semakin tinggi selisih harga dasar dengan marketing clearing maka akan memberikan intensif bagi petani untuk menjual gabah atau berasnya ke pemerintah (BULOG).

Tugas BULOG berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) No.22/M-DAG/PER/10/2011 tentang penggunaan Cabang Beras Pemerintah (CBP) untuk pengendalian gejolak harga. (1) CBP (Corps Brigade Pem-bangunan) adalah sejumlah tertentu beras milik pemerintah pusat yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai cadangan penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian gejolak harga beras, dan untuk memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat. (2) gejolak harga beras adalah kenaikan harga beras ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal dan berlangsung selama seminggu. (3) harga normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium ditingkat konsumen yang telah berlangsung selama tiga bulan sebelum terjadinya gejolak harga beras. (4) beras kualitas medium adalah kualitas yang setara dengan CBP.

Pengadaan beras nasional yang dibeli pemerintah dari petani disimpan dan disalurkan pada gudang-gudang BULOG. Apabila pengadaan dalam negeri tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri, dilakukan pengadaaan dari luar negeri (impor). Saat musim paceklik, BULOG melaksanakan operasi pasar murni (penjualan beras ke pasar) untuk mengurangi laju kenaikan harga sehingga tidak melampaui batas tertinggi dan mengatasi fluktuasi antar musim. Hal ini bertujuan untuk menjamin pasokan pangan yang cukup pada tingkat harga yang wajar sebagai unsur penting dalam pengamanan pangan nasional. Pengadaan pangan dalam negeri diharpkan dapat meningkatkan produksi beras melalui jaminan harga yang memadai bagi petani (Amang, 1999).

Tabel 7. Stok, Pengadaan, dan Penyaluran Beras di Indonesia Tahun 2000-2011

(Ton)

Tahun Stok Beras Pengadaaan Beras Penyaluran Beras

2000 1,470,502 1,529,718 2,233,216

2001 1,093,370 1,434,127 1,842,680

2002 1,274,084 1,765,987 2,934,449

2003 1,443,936 2,931,776 3,757,111

2004 1,912,413 3,611,695 3,613,321

2005 1,470,502 1,529,718 2,233,216

2006 1,093,370 1,434,127 1,842,680

2007 1,274,084 1,765,987 2,934,449

2008 1,443,936 2,931,776 3,757,111

2009 1,912,413 3,611,695 3,613,321

2010 2,255,103 2,455,256 3,746,250

lanjutan

2011 2,520, 323 2,670,265 3,660,452

Rata-Rata Laju Pertumbuhan (%) 9,58 31,25 22,34

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa jumlah pengadaan dan penyaluran beras cenderung berfluktuasi. Jumlah penyaluran beras tertinggi dari data tahun 2000 sampai 2006 adalah pada tahun 2001 sebesar 3 409 248 ton. Jumlah penyaluran terendah pada tahun 2006 karena jumlah tersebut hanya data penyaluran untuk RASKIN saja belum secara total, yaitu sebesar 1 297 152. Maka rata-rata laju pertumbuhan stok beras sebesar 9,58 %, pengadaan beras 31,25 %, dan penyaluran beras 22,34 %

2.3. Kebijakan Pemerintah dalam Perberasan

Intervensi pemerintah dalam sektor beras di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang, karena sejak awal beras merupakan pusat perhatian serta kebijakan pemerintah. Menurut catatan sejarah, kebijakan pangan dan gizi di Indonesia telah ada sejak masa Pemerintahan Sunan Amangkurat I (1645-1677), yang pada tahun 1655 melarang ekspor beras ke luar Jawa sebagai akibat adanya kekeringan yang luar biasa. Walaupun kemudian harga beras berfluktuasi secara tajam dan cenderung naik, impor beras pertama ke Jawa baru terjadi pada tahun 1847. Sejak itu, arus perdagangan beras bervariasi dari tahun ke tahun tergantung pada kondisi produksi beras domestik (Wahab dan Gonarsyah, 1989). Dimulai dari tahun 1960- an, dimana Indonesia sebagi pelopor revolusi hijau sampai akhirnya berhasil berswasembada beras pada tahun 1984. tetapi swasembada beras ini hanya bertahan sampai tahun 1993 dan Indonesia perlu mengimpor beras untuk mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk akan beras. Kebijakan terus dilakukan pemerintah mulai dari subsidi input, kebijakan harga sampai kebijakan impor untuk mengatasi permasalahan perberasan di Indonesia. Kebijakan perberasan nasional merupakan suatu paket kebijakan yang terdiri dari 5 elemen kebijakan seperti yang tertuang dalam INPRES No. 13 TAHUN 2005 tentang kebijakan perberasan. Yaitu elemen peningkatan produksi, elemen diversifikasi, elemen kebijakan harga, elemen kebijakan impor dan elemen distribusi beras untuk keluarga miskin (RASKIN). Kebijakan tersebut dibuat guna melindungi petani dan konsumen dari dampak negatif perdagangan internasional. Pada hakekatnya terdapat tiga aspek yang saling berkaitan dalam kebijakan pangan dan gizi yaitu aspek produksi, distribusi dan konsumsi (Wahab dan Gonarsyah, 1989).

2.3.1. Kebijakan Harga

Kebijakan harga beras di Indonesia pertama kali diajukan secara komprehensif dan operasional oleh Mears dan Afiff (1969). Falsafah dasar kebijakan tersebut berisikan beberapa komponen sebagai berikut : (1) menjaga harga dasar yang cukup tinggi untuk merangsang produksi, (2) perlindungan harga maksimum yang menjamin harga yang layak bagi konsumen, (3) perbedaan yang layak antara harga dasar dan harga maksimum untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi swasta untuk penyimpanan beras, dan (4) hubungan harga yang wajar antara daerah maupun terhadap harga internasional (Amang, 1989).

Kebijakan pemerintah yang menonjol pada komoditi padi adalah kebijakan harga yang berguna untuk stabilisasi harga dalam negeri dan perdagangan. Harga beras pada batas bawah dikendalikan oleh harga dasar (floor price) dan pada batas atas dengan harga batas tertinggi (ceiling price). Untuk dapat mempertahankan harga pada tingkat harga dasar dilakukan dengan pembelian gabah dan beras pada saat penawaran berlimpah (pada waktu panen) dan dilakukan injeksi beras ke pasar pada waktu paceklik untuk mempertahankan harga agar tidak melampaui harga batas tertinggi (Sapuan, 1989). Sebagai instrumen kebijakan harga adalah penetapan harga dasar (floor price) dengan tujuan untuk meningkatkan produksi beras dan pendapatan petani melalui pemberian jaminan harga (guaranteed price) yang wajar dan penetapan batasan harga eceran tertinggi (ceiling price) dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Bulog adalah lembaga yang dirancang pemerintah untuk melaksanakan kebijakan stabilisasi harga, membeli beras pada tingkat tertentu yang telah ditetapkan pemerintah, serta penyaluran beras untuk masyarakat rawan pangan dan emerjensi (Amang, 2004). Kebijakan harga dasar yang ditetapkan pemerintah dalam memperbaiki tingkat harga yang diterima petani, setelah tahun 1999 relatif kurang efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan

harga dasar yang ditetapkan pemerintah jauh diatas harga paritas impor, sehingga membanjirnya beras impor yang masuk Indonesia (Kariyasa, 2003)

Ketidakefektifan harga dasar gabah (HDG) membuat pemerintah mulai menggagas harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) yang tidak lain merupakan transisi menuju pelepasan harga gabah ke pasar (Cahyono, 2001). Kebijakan harga dasar gabah berubah menjadi kebijakan dasar pembelian pemerintah mulai tahun 2002 (Krisnamurthi, 2004). Perbedaan kebijakan harga tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

(a) Harga dasar gabah (b) Harga dasar pembelian pemerintah

Gambar 3. Kurva Pembentukan Harga Dasar Gabah dan Harga Dasar Pembelian Pemerintah

Dari Gambar 3(a) dapat dilihat bahwa pada saat panen raya, Petani atau produsen akan mengalami peningkatan produksi padi yang akan menggeser kurva supply ke kanan (S petani → S’ petani). Akibat peningkatan produksi, maka harga akan turun sebesar P1. Untuk melindungi petani dari kerugian, maka pemerintah membuat kebijakan harga dasar gabah sebesar P2. dan pemerintah harus membeli surplus supply sebesar A-B dari petani. Hal tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, karena kapan pun, dimana pun pemerintah harus membeli padi atau beras sebesar surplus supply yang ada.

Sedangkan pada Gambar 3(b) dapat dilihat bahwa pemerintah telah mempunyai persentase pembelian sebesar 8 persen dari setiap supply yang ada. Nilai 8 persen diperoleh dari studi menggunakan kurun waktu 20 tahunan bahwa pemerintah hanya membeli kurang lebih 8 persen dari setiap supply pada saat panen raya. Dengan adanya proporsi sebesar 8 persen, maka memudahkan pemerintah untuk melakukan budgeting, planning dan kalkulisasi anggarannya.

Dalam dinamika perberasan nasional, Indrawati (1997) menganalisis bahwa pada masa Orde Baru kebijakan perberasan bertujuan untuk menciptakan stabilisasi harga dan intensifikasi produksi. Kebijakan stabilisasi harga ditempuh dengan menggunakan instrument stok cadangan (buffer stock) maupun pengaturan harga (administered price). Pemerintah setiap tahun menentukan harga dasar (floor price) bagi produsen dan harga tertinggi (ceiling price) bagi konsumen. Bulog bertanggung jawab untuk menjamin harga beras berada diantara harga tertinggi dan terendah tersebut dengan melakukan operasi pasar dan

pendistribusian (Amrullah, 2005).

2.3.2. Kebijakan Impor

Indonesia adalah salah satu negara importir beras terbesar di dunia, mencapai angka 3.5 – 4 juta ton per tahun (Slayton & Associates, 2003 dalam Amang, 2004). Di luar kurun waktu tersebut pemerintah menerapkan kebijakan lain, yaitu pengaturan jumlah impor (non-tarif) untuk menjaga agar stok beras nasional tidak terganggu. Namun sesuai dengan kesepakatan GATT/WTO, kebijakan non-tarif tidak lagi diperkenankan. Sejak tahun 1999, kebijakan pemerintah telah membebaskan semua pihak untuk melakukan impor beras. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulan tarif bea masuk 60% kepada pemerintah, karena pemerintah Indonesia sedang terlibat hutang dengan IMF, tarif bea masuk tersebut menjadi 30% sesuai kesepakatan dengan IMF (Yudohusodo, 2000). Penetapan tarif bea masuk atas impor beras melalui Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 568/KMK.01/1999 dengan tarif impor sebesar Rp 430 per kilogram. Tujuan dari penetapan tarif impor adalah meningkatkan pendapatan petani dan produksi beras, mengamankan kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah, stabilisasi harga dalam negeri, dan meminimumkan beban anggaran pemerintah untuk mengamankan harga dasar (Simatupang, 1999).

Kebijakan tarif impor telah berdampak terhadap distribusi pendapatan di antara pelaku pasar. Berkurangnya surplus konsumen, meningkatnya surplus produsen, serta adanya kerugian sosial (akibat terjadinya inefisiensi produksi dan inefisiensi ekonomi) seiring dengan besarnya tingkat tarif yang diberlakukan (Kariyasa, 2003).

2.4. Pengertian dan Permasalahan Ekonomi Makro

Ekonomi makro atau makro ekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Permasalahan dalam ekonomi makro, yakni :

a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan

Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok yang berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ini melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.

b. Krisis Nilai Tukar

Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sektor swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisa yang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.

c. Masalah Utang Luar Negeri

Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS yang relatif tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan Internasional Untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet

Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secara besar-besaran (rush).

Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bank yang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan suku bunga SBI.

e. Masalah Inflasi

Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Cara mengatasi inflasi dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

1. Kebijakan Moneter,

yaitu segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang dilakukan melalui Bank Indonesia (bank sentral) dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.

2. Kebijakan Fiskal,

yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah / mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja.

2.5. Pengertian Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan pengertian penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu.

Contoh permintaan adalah di pasar kebayoran lama yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli sedangkan penjual sebagai penawaran. Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual maka keduanya akan sepakat terjadi transaksi pada harga tertentu yang mungkin hasil dari tawar-menawar yang alot.

2.5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Permintaan (Demand)

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa, antara lain:

Perilaku konsumen / selera konsumen

Keinginan konsumen untuk membeli dan menggunakan barang baru dan seiring perkembangan jaman maka barang tersebut terjadi penyusutan nilai harga barang dan kuno.

Contoh kasus :

Saat ini handphone X sedang trend dan banyak yang beli, tetapi beberapa tahun mendatang mungkin X sudah dianggap kuno.

Ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap

Jika kebutuhan utama tidak ada atau harga sangat mahal, maka barang pelengkap kebutuhan utama akan mengalami penurunan permintaan.

Contoh kasus :

Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal maka meises, selai dan margarin akan turun permintaannya.

Pendapatan/penghasilan konsumen

Pendapatan seseorang yang besar akan dapat memenuhi kebutuhannya dalam membeli banyak barang, sebaliknya jika pendapatannya rendah maka seseorang akan meminimalisasi pemakaian barang yang dibelinya.

Contoh kasus :

Seseorang memiliki gaji dan tunjangan besar dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan, tetapi jika pendapatannya rendah maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang beli.

Perkiraan harga di masa depan

Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah.

Contoh kasus :

BBM (Bahan Bakar Minyak)/bensin.

Banyaknya/intensitas kebutuhan konsumen

Kebutuhan akan barang sesuai kebutuhan atau saat itu sangat diperlukan.

Contoh kasus :

Ketika flu burung dan flu babi sedang menggila, produk masker pelindung akan sangat laris. Pada bulan puasa (ramadhan) permintaan belewah, timun suri, cincau, sirup, es batu, kurma, dan lain sebagainya akan sangat tinggi dibandingkan bulan lainnya. Begitu juga hari-hari besar lainnya.

2.5.2 Macam-macam Permintaan

Permintaan berdasarkan daya beli konsumen terdiri dari:

a. Permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli dan sudah dilaksanakan. Permintaan efektif ini dapat diketahui dari tinggi rendahnya hasil penjualan barang/jasa.

b. Permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli tetapi belum terjadi transaksi. Misalnya orang-orang kaya yang menghadiri penawaran suatu produk baru, memiliki kemampuan sekaligus keinginan untuk memiliki barang yang ditawarkan, tetapi belum melakukan transaksi pembelian.

c. Permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak didukung dengan kemampuan membeli. Keadaan ini menunjukkan rendahnya daya beli masyarakat, tetapi keinginan untuk memiliki barang sangatlah besar.

Permintaan berdasarkan jumlah konsumennya terdiri dari:

a. Permintaan Individual, yaitu permintaan terhadap sejumlah barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh individu tertentu.

b. Permintaan pasar, yaitu permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen.

Kurva Permintaan

Hukum permintaan yang telah kalian pelajari di atas dapat digambarkan menggunakan suatu grafik yang disebut kurva permintaan.

Gambar 4. Kurva Permintaan

Garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas yang diminta.

Pergeseran Kurva Permintaan

Pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor selain harga. Pergeseran kurva permintaan ditunjukkan dengan bergeraknya kurva ke kanan atau ke kiri.

Gambar 5. Pergeseran Kurva Permintaan

2.6. Pengertian Impor

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor.

Ada pula yang mengertikan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

2.6.1. Perbedaaan Impor Untuk Dipakai dan Impor Sementara

Impor untuk dipakai adalah :

1. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau memasukkan barang ke dalam daerah.

2. Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

Impor Sementara adalah :

Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

Impor untuk dipakai diantaranya :

1. Dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia

2. Tidak dimasudkan diekspor kembali

3. Permanen

4. BM dan PDRI dilunasi

5. Tidak dalam pengawasan.

Impor Sementara yakni,

1. Tidak dimiliki/dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia

2. Dimaksudkan untuk diekspor kembali

3. Jangka waktu tertentu

4. Seluruh/sebagian BM dan PDRI ditangguhkan

5. Dalam pengawasan pabean.

2.7. Pengertian Analisis

Defini mengenai analisis, yaitu:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:43) :

“Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses berpikir yang bertujan untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen terkecil sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan.

2.8. Sejarah Kebijakan Perberasan Nasional

Pemerintah pada zaman Orde Baru menyediakan kredit dengan bunga rendah serta pupuk kimia, bibit unggul dan pestisida dengan harga yang disubsidi oleh pemerintah. Harga gabah/padi petani juga dilindungi melalui penerapan harga dasar gabah dan Bulog diberi tugas untuk membeli gabah petani sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Setiap tahun sebelum masa tanam musim hujan, pemerintah menetapkan harga pupuk kimia, pestisida, bibit unggul dan harga dasar gabah untuk memberikan insentif bagi petani menerapkan teknologi maju (SBP Bimas, 1997).

Melalui kebijakan HDG tersebut, kelebihan produksi pada saat panen dibeli oleh Bulog pada tingkat harga yang telah ditetapkan untuk stok gudang Bulog sehingga bisa dipakai pada saat harga beras melonjak. Di sisi lain, untuk melindungi konsumen beras, terutama masyarakat miskin di perkotaan, ketika harga yang terjadi di pasar terlalu tinggi maka diadakan operasi pasar. Dengan operasi pasar tersebut, pemerintah sebenarnya menambah penawaran sehingga

peningkatan harga yang terjadi tidak sampai memberatkan konsumen.

Semenjak tahun 1999 kebijakan Harga Dasar Gabah (HDG) sudah tidak lagi efektif. Hal ini dikarenakan unsur- unsur penopang kebijakan tersebut dihilangkan satu per satu (Amang dan Sawit, 1999). Unsur-unsur penopang kebijakan HDG antara lain:

1. Insulasi pasar beras domestik dari pasar internasional dihilangkan dengan dicabutnya monopoli beras yang selama itu dimiliki Bulog, disubstitusi oleh kebijakan tarif impor beras sebesar 30 persen yang tidak efektif karena adanya penyelundupan atau under invoice dokumen impor.

2. Captive market bagi beras Bulog, yang berupa catu beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah dihilangkan, sehingga outlet bagi beras Bulog menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan kemampuan Bulog untuk menyerap kelebihan pasar menjadi terbatas.

3. Dana KLBI yang dapat dimanfaatkan Bulog dan koperasi untuk pembelian gabah/beras petani dihapuskan sehingga Bulog harus mendanai operasinya dengan dana komersial. Hal tersebut membatasi kemampuan kedua institusi dalam melaksanakan pengadaan pangan dari produksi domestik.

4. Berbagai subsidi input dihilangkan. Kebijakan ini meningkatkan biaya usahatani, sehingga petani mengharapkan harga gabah yang tinggi.

Hal yang membuat kebijakan HDG semakin sulit diterapkan dengan baik adalah bahwa tingkat HDG yang ditetapkan tidak berdasarkan rasionalitas ekonomi dan tidak mempertimbangkan dinamika pasar internasional, padahal ekonomi beras sudah diliberalisasikan.

Pada tahun 1999, pemerintah membuka ekonomi perberasan Indonesia terhadap pasar global. Impor beras yang sebelumnya dimonopoli Bulog dapat dilakukan oleh pihak swasta secara bebas. Bahkan selama tahun 1999 – 2000 beras tidak dikenai bea masuk. Kebijakan ini dapat diterima karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami masa krisis yang kebetulan bersamaan dengan penurunan produksi beras nasional yang nyata karena dampak kemarau panjang

(El Nino) dan devaluasi mata uang sehingga harga beras dalam negeri pada saat

itu naik hingga 2 – 3 kali lipat.

2.9. Pengertian Beras

Beras merupakan kebutuhan yang sangat penting dan termasuk dalam Sembilan bahan pokok kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam. Sekam (Jawa merang) secara anatomi disebut ‘palea’ (bagian yang ditutupi) dan ‘lemma’ (bagian yang menutupi).

Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya (kulit gabah) terlepas dari isinya. Bagian isi inilah, yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras.

2.9.1. Jenis-jenis Beras

Beras ada 2 macam beras yang sering kita makan sehari-hari yaitu :

1. Beras organik

Beras jenis ini biasanya hanya terdapat di pasar-pasar swalayan atau pasar-pasar yang sudah modern, harga beras ini relatif mahal karena tanpa zat kimia, memerlukan proses budidaya yang cukup rumit dan perawatan yang cukup mahal akan tetapi harga mahal itu terbayar dengan kualitas, kelezatan, dan kesehatan yang kita dapat setelah mengkonsumsi beras organik.

Jadi dapat definisikan beras organik adalah beras yang tidak ada kandungan kimia buatan dan tidak menggunakan bahan kimia dalam proses budidayanya.

2. Beras non organik atau beras yang sering kita makan

Beras jenis ini sangat banyak di jumpai, dari mulai pasar tradisional sampai pasar swalayan bisa kita dapatkan beras dengan jenis non organik, harga beras jenis ini lebih murah karena dalam prosesnya tidak sesusah dalam pembuatan beras organik tentu saja dalam hal kualitas, rasa, dan kesehatannya pun tidak sebaik beras organik.

2.3 Kajian Penelitian Sejenis

Untuk menambah referensi penulis dalam penulisan ilmiah maka penulis melampirkan beberapa penulisan ilmiah dari peneliti lain diantaranya:

Judul : Analisis Impor Beras Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Beras Dalam Negeri

Nama : Arif Abdul Azziz

Tahun : 2006

NRP : A14102047

Fakultas : Pertanian

Pembimbing : Ir. Harmini, M.Si

Komoditi pangan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia adalah beras, terutama karena: (1) beras merupakan bahan pangan dan sumber kalori yang utama bagi sebagian besar bangsa Indonesia, yakni lebih dari 90 persen dari total penduduk di Indonesia; (2) usahatani padi menyediakan lapangan kerja bagi 21 juta keluarga petani dan: (3) sekitar 30 persen dari total pengeluaran rumah tangga miskin dipergunakan untuk membeli beras (Bustaman, 2003). Selain itu, pangsaberas dalam konsumsi kalori total adalah 54,3 persen dan berkontribusi sebesar 40 persen dalam asupan protein (Harianto, 2000).

Meskipun pemenuhan kebutuhan beras nasional diupayakan lewat produksi padi domestik, tetapi jika terjadi kekurangan pasokan beras maka impor harus dilakukan. Namun, impor beras diupayakan tidak terlalu besar mengingat ada hal-hal yang patut diperhatikan. Pertama, pasar beras internasional merupakan pasar yang tipis sehingga cenderung berfluktuasi dalam hal harga dan kuantitas yang diperdagangkan. Impor yang terlalu besar juga dapat mengakibatkan munculnya pemaksaan politis dari negara eksportir.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh impor terhadap harga beras dalam negeri dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras dalam negeri, termasuk kebijakan pemerintah. Penelitian ini juga menganalisis kecenderungan impor beras ke depannya melalui analisis pola data yang ditunjukkan impor beras Indonesia, pemilihan metode peramalan yang terbaik dalam menduga impor beras Indonesia serta meramalkan impor beras Indonesia dalam lima periode mendatang.

Berdasarkan model ekonometrika yang terbentuk, diketahui bahwa ternyata impor beras secara nyata mempengaruhi harga beras dalam negeri dengan tingkat kepercayaan 15 persen. Pengaruh tersebut adalah negatif dimana jika impor beras meningkat maka harga beras dalam negeri akan menurun, tetapi responnya inelastis baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras secara nyata adalah kebijakan perdagangan (penetapan tarif impor), harga terigu, harga beras impor dan harga beras dalam negeri (taraf nyata 1 persen); nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (taraf nyata 5 persen) dan produksi beras nasional (15 persen). Faktorfaktor yang mempengaruhi impor beras secara negatif adalah variabel produksi beras nasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga beras impor dan hargaterigu. Sedangkan faktor yang mempengaruhi impor beras secara positif adalah harga beras dalam negeri dan kebijakan impor beras dimana ketika impor beras dapat dilakukan tanpa dikenakan tarif impor, impor beras lebih besar daripada ketika tarif impor beras sudah diterapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan menerapkan tarif untuk impor beras sudah efektif dalam upaya ngurangi volume beras impor yang masuk ke Indonesia.

Penelitian ini menerapkan berbagai teknik dalam metode peramalan time series, yaitu model peramalan naive, analisis tren, rata-rata sederhana, rata-rata bergerak sederhana, single exponential smoothing, double exponential smoothing satu parameter dari Brown, double exponential smoothing dua parameter dari Holt, model Winters’, model dekomposisi dan ARIMA yang ditrapkan pada data time series impor beras periode 2000 hingga 2005. Selain menggunakan metode peramalan time series, penelitian ini juga menggunakan model regresi berganda dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras serta menganalisis pengaruh impor beras terhadap harga beras dalam negeri.

Hasil penelitian ini antara lain bahwa pola yang ditunjukkan impor beras pada periode 1999 hingga 2005 menunjukkan pola yang stasioner dimana impor beras pada awalnya menurun dan pada tahun 2002 – 2003 impor beras kembali meningkat. Volume impor beras pada tahun 2004 - 2005 kemudian menunjukkan

besaran yang kecil dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Model peramalan time series yang paling baik dalam meramalkan impor beras berdasarkan kriteria RMSE adalah model analisis tren kuadratik. Tiga

model peramalan dengan besaran RMSE terkecil berturut-turut adalah model tren kuadratik dengan dummy musiman (RMSE = 124.3873), model tren kuadratik tanpa dummy musiman (134.109) dan model ARIMA (1, 0, 0)(0, 0, 1)4(134.3137).

Hasil ramalan menggunakan model peramalan terbaik memperlihatkan tren yang menurun dan volume impor beras yang masuk menunjukkan besaran yang negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dalam lima periode ke depan tidak melakukan impor beras.

Judul Tesis : Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah Terhadap Penawaran Dan Permintaan Beras Di Indonesia

Nama : Ria Kusumaningrum

Tahun : 2008

NRP : A.151040181

Program Studi : Ilmu Ekonomi Pertanian

Fakultas : Pertanian - IPB

Pembimbing : Dr.Ir. Harinto, M.S

Prof.Dr.Ir. Bonar M.Sinaga, M.A

Model yang dirumuskan adalah model linear persamaan simultan, dengan metode pendugaan two stage least squares method (2SLS), penyajian persamaan perilakunya (structural behavior) berdasarkan tanda dan besarannya (magnitude and sign), koefisien determinasi (R2), statistik t dan F dan selanjutnya uji serial korelasi (autocorrelations), Metode pendugaan model, Validasi model, Koefisien determinasi, Statistik RMSP, Statistik U.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang dampak kebijakan harga dasar pembelian pemerintah terhadap penawaran dan permintaan beras di Indonesia dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penawaran beras di Indonesia dipengaruhi oleh produksi beras Indonesia, jumlah beras untuk benih atau susut, stok beras awal tahun Bulog, jumlah impor dan ekspor beras Indonesia.

2. Luas areal panen dipengaruhi secara nyata oleh kredit usahatani, curah hujan dan luas areal serangan hama penyakit, tetapi responnya inelastis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Faktor harga tidak berpengaruh nyata terhadap luas areal panen, hal ini membuktikan bahwa terdapat faktor lain yang lebih dipertimbangkan produsen padi dalam peningkatan luas areal panen, misalnya teknologi.

3. Produktivitas padi pada tahun sebelumnya berpengaruh terhadap produktivitas padi kini dan responnya inelastis. Artinya terdapat tenggang waktu yang relatif lambat untuk menyesuaikan diri kembali pada tingkat keseimbangannya bagi produsen dalam merespon perubahan situasi ekonomi yang terjadi.

4. Respon produksi padi yang diduga dari peningkatan luas areal panen dan produktivitas tidak responsif terhadap harga. Hal ini membuktikan bahwa harga bukanlah faktor utama bagi petani untuk meningkatkan produksinya.

5. Permintaan beras untuk konsumsi dipengaruhi secara nyata oleh harga beras eceran, harga jagung, jumlah penduduk dan permintaan beras untuk konsumsi tahun sebelumnya. Permintaan beras untuk konsumsi tidak responsif terhadap harga beras eceran dan harga jagung baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan harga beras eceran dan harga jagung berdampak kecil terhadap perubahan permintaan beras, karena nilai elatisitasnya lebih kecil dari satu. Sedangkan permintaan beras untuk konsumsi responsif terhadap jumlah penduduk Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah impor beras Indonesia adalah stok beras Bulog awal tahun, perubahan harga beras eceran, dan jumlah impor beras tahun sebelumnya. Jumlah impor beras tidak responsif terhadap stok beras Bulog awal tahun dan perubahan harga beras eceran pada jangka pendek, tetapi pada jangka panjang responnya elastis. Harga impor beras Indonesia dipengaruhi oleh perubahan harga beras dunia dan harga impor beras tahun sebelumnya.

7. Apabila dilihat dari peningkatan produksi padi Indonesia, terlihat bahwa kebijakan harga dasar pembelian pemerintah lebih efektif dibandingkan kebijakan harga dasar gabah. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan produksi beras Indonesia periode harga dasar pembelian pemerintah lebih tinggi dibandingkan periode harga dasar gabah.

8. Menaikkan harga dasar pembelian pemerintah, sebesar 15 persen lebih tinggi dari rata-rata kebijakan yang telah diterapkan, akan berdampak pada peningkatan produksi padi, tetapi kenyataannya juga diikuti oleh jumlah impor beras yang meningkat. Hal ini dikarenakan produksi beras Indonesia tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah impor beras. Kebijakan harga dasar pembelian pemerintah akan merugikan konsumen, karena surplus konsumen berkurang.

9. Kebijakan menurunkan harga dasar pembelian pemerintah sebesar 15 persen, apalagi jika harga dasar pembelian pemerintah dihapuskan, akan menurunkan produksi padi sehingga jumlah penawaran beras juga mengalami penurunan. Kebijakan ini bersifat bias ke konsumen, sehingga akan merugikan produsen beras.

10.Kombinasi kebijakan menaikkan harga dasar pembelian pemerintah bersamaan dengan kebijakan lain, seperti harga pupuk urea, luas areal intensifikasi, luas areal irigasi, tarif impor dan nilai tukar akan berdampak pada peningkatan produksi padi Indonesia sehingga penawaran beras meningkat, sedangkan jumlah permintaan beras untuk konsumsi akan menurun disebabkan oleh peningkatan harga beras eceran. Selain itu kombinasi kebijakan ini juga akan meningkatkan pendapatan usahatani padi per hektar. Kombinasi kebijakan tersebut memberikan keuntungan kepada produsen sedangkan konsumen dirugikan dengan kehilangan surplus konsumen.

TABEL 1

INDIKATOR PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

1998 – 2000 (TRIWULAN I)

Indikator	1998	1999				1999	2000
Indikator		Trw. I	Trw. II	Trw. III	Trw. IV		Trw. I
Perkiraan Indikator Pokok
Impor	-5,4	-2,0	1,1	0,3	1,3	0,1	0,8

Pertumbuhan PDB (%) ¹⁰⁾ Pertanian	-0,7	8,8	9,8	-6,2	-4,0	2,1	-8,5
Industri Pengolahan	-11,4	-7,1	9,0	1,1	8,5	2,6	7,2
Non migas	-13,1	-8,3	9,0	0,9	8,6	2,2	7,4
Lainnya	-16,7	-12,6	-0,3	3,6	6,0	-1,2	5,5

Distribusi PDB (%)¹⁰⁾ Pertanian	17,6	22,3	21,3	18,4	15,9	19,5	18,5
Industri Pengolahan	24,1	24,7	24,0	26,1	27,0	25,4	25,3
Non migas	20,8	22,1	21,4	22,9	23,5	22,5	22,3

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah factor-faktor yang mempengaruhi impor beras nasional di Indonesia data yang diambil dari tahun 2000 – 2011 yaitu tentang jumlah penduduk, besar produksi padi, harga beras di Indonesia.

3.2 Data / Variabel Penelitian

Data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ke-2 (dua) atau secara tidak langsung yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Data sekunder tersebut uumnya tersedia di buku-buku, majalah, jurnal, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Keuntungan utama dari penggunaan data sekunder adalah bahwa biaya yang diperlukan untuk memperolehnya tidak semahal jika kita menggunakan data primer. Selain itu, data sekunder lebih mudah didapatkan daripada data primer. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Dalam penulisan ini, data yang digunakan telah mengalami pengolahan oleh sumbernya.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka. Sifat data ini adalah data runtut waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu.

Penelitian ini juga menggunakan variabel bebas (X₁ = konsumsi; X₂ = produksi padi; X₃ = harga beras) dan variabel terikat (Y = faktor impor beras).

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan jasa telekomunikasi yang telah go public dan terdaftar di Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics Indonesia) dan BULOG. Untuk mempermudah penelitian, maka penulis memperoleh data yang bersumber dari akses internet http://www.bps.go.id/ dan http://www.bulog.co.id/

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh data sekunder dan untuk mengetahui indikator-indikator dari variabel yang diukur. Penelitian ini juga berguna sebagai pedoman teoritis pada waktu melakukan penelitian lapangan serta untuk mendukung dan menganalisis data, yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

3.5 Alat Analisis yang Digunakan

1. Analisis regresi linier berganda

Menurut Titasandy (2009), analisis regresi berganda (Multivariate Regression) merupakan suatu model dimana variabel terikat tergantung pada dua atau lebih variabel bebas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas/ independen terhadap variabel terikat. Analisis regresi berganda dapat dinyatakan dengan persamaan berikut

Y = a + b₁X₁+ b₂X₂+ …….+ b_nX_n

Dimana: Y = variabel tak bebas/ terikat

X = variabel-variabel bebas

a = konstanta (intersept)

b = koefisien regresi/ nilai parameter

Hasil persamaan regresi berganda tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa uji yaitu:

a. Uji T ( Secara Parsial )

Uji t digunakan untuk menguji setiap variabel bebas (X) apakah memepunyai pengaruh yang signifikaan terhadap variabel terikat (Y), bentuk pengujian:

H_o = b₁ = 0, tidak terdapat pengaruh yang signikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

H_a = b₁ ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Dengan kriteria pengambilan keputusan:

H_o diterima jika t _hitung < t _tabel pada α = 5 %

H_aditerima jika t _hitung > t _tabel pada α = 5 %

b. Uji F ( Secara Simultan )

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen ( jumlah penduduk, produksi padi, harga beras ) terhadap variabel independen ( faktor impor beras ). Bentuk pengujian:

H_o = b₁ = b₂ = b₃ = b₄ = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a ≠ b₁ ≠ b₂ ≠ b₃ ≠ b₄ ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan kriteria pengambilan keputusan:

H_o diterima jika F _hitung < F tabel pada α = 5%

H_a diterima jika F _hitung > F tabel pada α = 5%

c. Koefisien Determinasi

Digunakan untuk mengukur kebenaran penggunaan model analisis regresi. Jika nilai koefisien determinasi R = 0 berarti diantara variabel bebas dengan variabel terikat tidak ada hubungannya, sedangkan bila R = 1 berarti antara variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai hubungan kuat.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BPS di pimpin oleh seorang Kepala.

Tugas:

Badan Pusat Statistik berkewajiban melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas, BPS menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;

2. Penyenggaraan statistik dasar;

3. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BPS;

4. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik;

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Kewenangan

Dalam menyelenggarakan fungsi, BPS mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;

4. Penetapan dan penyelenggaraaan statistik nasional;

5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik,

- penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral

Sumber : Admin BPS.

4.1.1 Sejarah BPS Republik Indonesia

Tahun	Tempat /Perundang-undangan	Perubahan Nama / Ket.*
1920, Februari	Bogor	oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (Directeur van Landbouw Nijveirhed en Handel) di Bogor yang bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik pada masa pemerintahan Hindia – Belanda
1924	Jakarta	Central Kantoor Voor de Statistiek (CKS) atau Kantor Pusat Statistik
1942 – 1945		Shomubu Chosasitsu Gunseikanbudan
1945 – 1965		Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum (KAPPURI)
1950		Kantor Pusat Statistik (KPS)
1957		Biro Pusat Statistik (BPS)
1966 – sekarang		* Kantor Statistik dan Sensus Daerah. 3 peraturan pemerintah tentang sensus, yakni Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi
1997, 26 September (Hari Statistik)	UU No.16 Tahun 1997	Badan Pusat Statistik (BPS)
1998	Keppress No.86 Tahun 1998	*Tentang Badan Pusat Statistik
1999	PP No.51 Tahun 1999	*Penyelanggaraan Statistik
2000		*BPS masuk sebagai Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND)

4.2 Gambaran Umum BULOG

BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.

4.2.1 Sejarah Perum BULOG

Tahun	Keterangan	Keputusan Presium kabinet
1967 10 Mei	Dibetuknya BULOG	No.114/U/Kep/5/1967
1969 21 Januari	Revisi	No.39/U/Kep/1/1969
1987	Revisi	No.39/U/Kep/1987
1993	Revisi	No.103/U/Kep/1993
1995	Revisi	No.50/U/Kep/1995
1997	Perubahan Tugas	No.45/U/Kep/1997
1998 21 Januari	Pemerintah mengembalikan Tugas BULOG. Ruang lingkup Komoditas BULOG dipersempit.	No.19/U/Kep/1998
2000-2003	BULOG sebagai Organisasi Transisi/ Manajemen Logistik	No.29/U/Kep/2000 No.166/U/Kep/2000 No.103/U/Kep/2000 No.03/U/Kep/2002
2003	BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG	No.07/U/Kep/2003

4.3 Gambaran Umum BAPPENAS

Badan Pencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki tugas pokok dan fungsi diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin dalam struktur organisasi, proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional, serta komposisi sumber daya manusia dan latar belakang pendidikannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Utama, Staf Ahli dan Inspektorat Utama, serta 7 deputi yang masing-masing membidangi bidang-bidang tertentu.

4.3.1 Struktur Organisasi BAPPENAS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Utama, Staf Ahli, dan Inspektur Utama, dan 9 Deputi yang masing-masing membidangi bidang-bidang tertentu, serta 2 Pusat.

Susunan organisasi BAPPENAS terdiri atas:

a. Kepala;

b. Wakil Kepala;

c. Sekretaris Meneg PPN/Sekretaris Utama Bappenas;

d. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;

e. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;

f. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah;

g. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Ekonomi;

h. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

i. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana;

j. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;

k. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan;

l. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;

m. Inspektur Utama;

n. Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;

o. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana;

p. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

1. Persamaan Regresi

Tabel 4.8

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaaan regresinya adalah sebagai berikut :

Y = 66,342 + 120,580X1 + 453,233X2 + 0,460X3

a. Jika segala sesuatu pada variabel – variabel independen dianggap konstan maka nilai harga saham (Y) adalah sebesar 66,342

b. Jika terjadi penambahan ROA sebesar 1%, maka akan meningkatkan harga saham sebesar 120,580

c. Jika terjadi penambahan NPM sebesar 1%, maka akan meningkatkan harga saham sebesar 453,233

d. Jika terjadi penambahan EPS sebesar Rp. 1, maka akan mengurangi harga saham sebesar 0,460

2. Koefisien Determinasi

Tabel 4.9

Output pada SPSS tersebut memiliki nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (Adjusted R square) sebesar 0.727. Artinya, 72,7% variabel dependen harga saham dipengaruhi oleh variabel independen ROA, NPM dan EPS, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

4.1 Hasil Penelitian dan Analisis4.3.2 Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5

Hubungan antara Harga dan Persepsi terhadap Keputusan Pembelian

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1
	(Constant)	4.559	1.829		2.492	.014
	Harga	.189	.107	.128	1.765	.081
Persepsi	.842	.085	.720	9.949	.000

a Dependent Variable: Pembelian

Dengan melihat pada tabel diatas, didapat persamaan regresinya adalah :

Y = 4.559 + 0.189X1 + 0.842X2

Dimana : Y = Keputusan Pembelian

X1 = Harga

X2 = Persepsi

4.4.1 Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadp variabel dependen. Nilai ini, berada antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 maka variabel bebas hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel terikat atau merupakan indicator yang menunjukkan semakin kuatnya kemampuan menjelaskan perubahn variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.6

Koefisien Determinasi

Model Summary^b
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.933^a	.870	.479	.056737	2.744
a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2
b. Dependent Variable: y

Sumber: olahan SPSS 17.0

Tampak pada diatas diperoleh angka R₂ (R Square) sebesar 0,870 atau 87%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Current Ratio, Cash Ratio, Debt Ratio) terhadap variabel dependen (EPS). Sedangkan sisanya sebesar 13% dipengaruhi dan dijelaskan oleh oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Sedangkan koefisien korelasi Berganda (R) sebesar 0,933 dapat diartikan bahwa antara variabel Current Ratio, Cash Ratio, Debt Ratio secara signifikan mempunyai hubungan yang positif terhadap EPS dengan Standart Error of Estimate (SEE) adalah 2.744 Dimana semakin kecil SEE akan membuat model persamaan semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.